Dewan Pers Dianggap Lalai; Majalah Keadilan Tertimpa Fitnah
Foto : Syamsul Mahmudin (tengah) saat memberikan keterangan pers di Balai Polda Metro Jaya

Jakarta, HanTer - Penerus Bonar, Syamsul Mahmuddin dan Darmansyah dari pihak PT Mahkamah Keadilan Indonesia mengungkapkan adanya fitnah yang dilontarkan pihak-pihak tertentu kepada Majalah KEADILAN.

"Menyikapi pemberitaan sejumlah media online yang isinya kami pandang sebagai 
fitnah dan berisi hasutan terhadap Majalah KEADILAN dan Pemimpin Redaksi serta
Pemilik Saham PT Mahkamah Keadilan Indonesia (pengelola Majalah KEADILAN), 
dengan ini kami menyampaikan kepada masyarakat adanya fitnah," ujar Bonar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Dia menjelaskan, isi pemberitaan pada media: pojoksatu.id, beritakilat.com, 
beritaekspres.com, wartasidik.com dan wartahukum.com yang mengutip LQ 
Indonesia Law Firm terkait PPR (Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi) 
Dewan Pers Nomor: 43/PPR-DP/XII/2021 tentang pengaduan Alvin Lim (LQ 
Indonesia Law Firm) terhadap Majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia.

"Isi pemberitaan-pemberitaan di sejumlah media tersebut mengandung unsur fitnah 
dan bersifat hasutan kepada masyarakat terhadap Majalah KEADILAN dengan cara yang bisa kami anggap sebagai perbuatan 
memanipulasi PPR Dewan Pers tersebut," ungkapnya.

Lanjut Bonar, salah satu pernyataan resmi LQ Indonesia Law Firm, melalui Kabid Humas yang bernama Sugi yang kami nilai berisi fitnah dan hasutan adalah: “Kami 
lampirkan surat Dewan Pers agar masyarakat bisa lihat oknum Majalah 
KEADILAN pimpinan Panda Nababan, mantan narapidana Tipikor, suap 
pemilihan Gubernur BI, memuat berita sampah, Hoax dan tidak mengikuti 
kode etik jurnalistik. 

Disebutkan lagi, parahnya ternyata perusahaan Majalah KEADILAN 
tidak terdaftar Dewan Pers dan tidak memiliki sertifikat kompentensi 
Wartawan Utama sebagaimana ketentuan yang mengatur awak pers. Bagaimana oknum Majalah KEADILAN menghakimi seorang Lawyer apalagi sekelas Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA pendiri LQ Indonesia Law Firm yang adalah aparat penegak hukum sedangkan yang menghakimi Majalah KEADILAN dipimpin mantan Napi Tipikor yang kerjanya menyuap dan merusak moral bangsa dengan isi majalah berisi sampah dan Hoax yang berisi kepentingan pribadi sang oknum. Hati-hati dan hindari membaca 
Majalah KEADILAN karena isinya bukan hanya membodohi namun melanggar etika yang berlaku”. Pernyataan ini kami nilai telah memanipulasi PPR Dewan Pers Nomor: 43/PPR-DP/XII/2021 tentang pengaduan Alvin Lim LQ Indonesia Law Firm terhadap Majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia. 

Sebab, isi PPR Dewan Pers tersebut tidak satupun menyebutkan isi pemberitaan Majalah KEADILAN mengandung unsur Hoax, fitnah, berita sampah dan segala hal bersifat negatif dalam pernyataan Kabid Humas LQ Indonesia Law Firm tersebut.

Terkait isi PPR Dewan Pers Nomor: 43/PPR-DP/XII/2021 tentang pengaduan Alvin Lim (LQ Indonesia Law Firm) terhadap Majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia, kata Bonar semua dari mereka di Majalah KEADILAN menolak dengan keras PPR Dewan Pers tersebut.

"Salah satu alasan kami menolak keras PPR Dewan Pers tersebut adalah karena Dewan Pers diduga tidak cermat dan terkesan hanya mempertimbangkan pengadu saja (Alvin Lim) dan mengabaikan penjelasan 
Majalah KEADILAN sebagai pihak teradu," ujar Bonar.

Ketidakcermatan Dewan Pers dalam memeriksa pengaduan Alvin Lim, kata Bonar adalah Dewan Pers tidak menguji fakta jurnalistik yang menjadi materi pemberitaan Majalah KEADILAN dengan judul “Pekara Alvin Lim Seperti Duri Dalam 
Daging” pada edisi 71 (Oktober 2021) halaman 34-37. 

"Untuk diketahui dalam perkara pemalsuan Allianz Life, Alvin Lim didakwa jaksa 
bersama-sama dengan Budi Wijaya dan Melly Tanumihardja melakukan 
pemalsuan dokumen untuk mengklaim asuransi. Budi Wijaya dan Melly 
Tanumihardja sudah divonis penjara 2,5 tahun. Sementara Alvin Lim tidak bisa 
dihadirkan jaksa saat persidangan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terkait proses ini, JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang isi putusannya;
Memerintahkan PN Jakarta Selatan membuka kembali perkara Alvin Lim dengan Agenda Membacakan BAP yang dilanjutkan dengan membacakan Surat Tuntutan," paparnya.

Kemudian, lanjut Bonar, Alvin Lim mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada 27 Mei 2020. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Nomor 873K/PID/2020 tanggal 23 September 2020 yang memutuskan: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi pemohon 
kasasi/Terdakwa Alvin Lim, SH, M.Sc. Cfp tersebut.

Menyatakan penuntutan dari penuntut umum dalam perkara No: 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Alvin Lim tidak dapat diterima. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara No: No: 
1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Alvin Lim kepada penuntut umum. Membebankan biaya perkara kepada negara. Merujuk pada putusan Kasasi MA No: 873K/PID/2020 tanggal 23 September 
2020 tersebut menyatakan bahwa Alvin Lim tidak mendapat vonis bebas dalam perkara pemalsuan dokumen untuk mencairkan klaim Asuransi Allianz Life yang selalu digembar-gemborkannya kepada media massa. 

"Putusan Kasasi MA No: 873K/PID/2020 tanggal 23 September 2020 hanya 
sebatas mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum BUKAN 
substansi perkara dimana Alvin Lim sebagai terdakwa. Majalah KEADILAN juga menyampaikan adanya kelalaian Dewan Pers dalam PPR No: 43/PPR-DP/XII/2021, dimana dalam salah satu butirnya adalah:
Teradu segera mengajukan proses pendataan/verifikasi Perusahaan Pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya enam bulan setelah menerima PPR ini," ulas Bonar.

Hal ini, kata Bonar menunjukkan Dewan Pers tidak cermat memeriksa dokumen di institusinya sendiri. Sebab, Majalah 
KEADILAN telah menerima tanda terima berkas pendataan media cetak. Dewan Pers tertanggal 13 November 2017 yang ditandatangani Tim Pendataan Dewan Pers.

"Kelalaian Dewan Pers ini kemudian dimanfaatkan oleh LQ Indonesia Law Firm 
dengan menyebarkan fitnah melalui media elektronik bahwa Majalah KEADILAN tidak terdaftar di Dewan Pers dan terkait pernyataan Kabid Humas LQ Indonesia Law Firm yang isinya bersifat fitnah dan menghasut, kami akan mengambil langkah hukum bersifat pidana dan perdata," tegasnya.

Sebelumnya Pemimpin Redaksi Majalah KEADILAN telah melaporkan Alvin 
Lim ke Polres Jakarta Pusat dengan Nomor Laporan; LP/B/1517/X/2021/SPKT/Polres Metropolitan JakPus/Polda Metro Jaya 
tertanggal 25 Oktober 2021. Dengan dugaan melanggar Pasal 310 dan 311 
KUHP.

"Kami mendesak Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin agar memeriksa JPU yang 
menangani perkara Alvin Lim karena tidak mampu menghadirkan Alvin Lim 
sebagai terdakwa saat persidangan sehingga Alvin Lim merasa telah bebas 
dalam perkara tersebut. Kelalaian JPU tersebut telah menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan menimbulkan ketidakadilan dimana dua terdakwa lainnya dalam perkara itu (Budi Wijaya dan Melly Tanumihardja) sudah dipenjara," bebernya.

"Terkait penolakan kami, terhadap PPR Dewan Pers No: 43/PPR-DP/XII/2021, 
kami akan mengajukan permohonan untuk melakukan sidang etik atas sejumlah kelalaian yang dilakukan Dewan Pers dalam memeriksa pengaduan Alvin Lim," tambah Bonar.

Selain itu, untuk diketahui, salah satu PPR Dewan Pers No: 43/PPR-DP/XII/2021
mengharuskan Majalah KEADILAN memuat hak jawab dari Pengadu secara 
proporsional, kata Bonar sebagai media massa nasional yang menghormati UU Pers No: 40 Tahun 1999, Majalah KEADILAN bersedia memuat hak jawab yang 
dikirimkan secara patut dan proporsional oleh para pihak yang terkait dengan 
pemberitaan.