Fadli Zon: Kinerja Pemerintah Tidak ada yang Mengesankan
Foto : Fadli Zon

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat jauh panggang dari api. Pemerintah tak disiplin dengan target-target yang ditetapkannya sendiri, sehingga capaian selama empat tahun memerintah jadi tak ada yang mengesankan.

“Nilainya di bawah rata-rata. Kalau anak sekolah, dengan nilai tersebut pasti tidak naik kelas,” ujar Fadli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Menurut Fadli, dari sudut ekonomi-politik, ada sekitar 8 indikator penting yang bisa dan biasa digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, cadangan devisa, defisit anggaran, rasio utang pemerintah, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan," papar Alumnus London School of Economics (LSE) Inggris ini.

“Jika kita menggunakan target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri, dari 8 indikator tadi, hampir semuanya tak mencapai target. Hanya satu indikator saja yang targetnya tercapai, yaitu tingkat inflasi. Itupun dengan satu catatan penting: inflasi kita rendah bukan karena keberhasilan pemerintah mengatur perekonomian, melainkan karena terjadinya pelemahan daya beli masyarakat,” ulasnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi, kata Fadli misalnya, sejak 2014 pemerintah tak pernah menembus target yang ditetapkannya sendiri, baik target dalam RPJMN maupun target APBN. Capaian pemerintah selalu berada di bawah target.

Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN adalah 5,8%, dan target APBN 5,7%, tapi realisasinya hanya 4,8%. Pada 2016, target RPJMN 6,6%, lalu target APBN 5,1%, tetapi capaian hanya 5,02%. Begitu juga pada 2017, target RPJMN-nya 7,1%, target APBN 5,2%, namun capaian hanya 5,07%. Hal yang sama saya kira juga akan terjadi pada 2018 ini, di mana target RPJMN mencapai 7,5%, target APBN 5,4%, namun realisasi hingga bulan September kemarin baru 5,1%.

Capaian itu ungkap Fadli sebenarnya menyedihkan, karena sangat jauh di bawah janji kampanye Presiden Joko Widodo yang mengatakan ekonomi akan meroket hingga 7 persen. Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat.

Kegagalan yang paling mencolok adalah terkait nilai tukar Rupiah. Dalam RPJMN 2015-2019, target nilai tukar nominal (Rp/USD) disebutkan berada di kisaran Rp12.000 per USD hingga tahun 2019. Namun, realisasinya pada awal Oktober 2018 nilai tukar Rupiah justru rontok di atas kisaran Rp15.000.

“Pelemahan nilai tukar memang tak hanya dialami Rupiah. Sejumlah mata uang negara lain, khususnya emerging market juga turut melemah. Namun, jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, pelemahan rupiah terbilang paling dalam sepanjang tahun ini. Thailand, misalnya, hanya melemah 0,02%; Malaysia melemah 2,74%, dan Vietnam hanya melemah 2,85%. Sementara, kita melemah hingga 12,1% sepanjang tahun ini. Itu menunjukkan fundamental ekonomi kita tidak baik-baik saja sebagaimana yang sering diklaim pemerintah,” katanya.

“Jadi, kalau pemerintah tidak bisa mencapai hampir seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkannya sendiri, bisakah pemerintahan ini mengklaim keberhasilan? Saya kira tidak. Kegagalan pemerintah mencapai hampir seluruh target yang telah ditetapkannya dalam empat tahun terakhir, merupakan alasan yang cukup bagi masyarakat untuk meminta ganti presiden tahun depan. Masak sudah gagal malah minta dua periode?!” pungkas Fadli.