KPK Didesak Soroti Rotasi Jabatan SKPD DKI
Foto : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Jakarta, HanTer - Koordinator Elemen Bahagiakan Jakarta (Baja), Bobby Khana, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti kinerja rotasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta. Menurutnya, berlarut-larutnya proses pengangkatan sejumlah posisi strategis ada upaya kongkalikong.

"Belasan posisi kepala dinas di Jakarta sampai kini. Padahal, banyak pos-pos strategis dan menyangkut kepentingan publik. Ini, harus menjadi perhatian KPK," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

"Kami menduga, ada kepentingan elite birokrat sampai sejumlah SKPD belum punya pimpinan definitif. Apalagi, sejumlah PNS di sejumlah SKPD yang disebut-sebut terindikasi korupsi pada pemerintahan sebelumnya, masih asyik menjabat dan belum tersentuh hukum," imbuh dia memaparkan.

Bobby mencontohkan, dengan sejumlah pengadaan bermasalah di Dinas Kesehatan (Dinkes). Misalnya, pembangunan rumah sakit (RS) tipe D, pengadaan alat kesehatan (alkes), dan pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Kasus-kasus tersebut, sudah sangat nyata sebagaimana temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai pelayanan publik terganggu nantinya," tegasnya.

Soal elite birokrat yang bermain, dia menduga, peran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah, dominan. Terlebih, sampai kini kursi Wakil Gubernur masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno yang maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kami menduga peran Saefullah sebagai Sekda justru lebih dominan, terutama dalam menempatkan jabatan-jabatan SKPD tanpa mekanisme yang memunculkan pejabat pimpinan SKPD yang profesional, bersih dari rekam jejak korupsi," tutup Bobby.