Jakarta, HanTer - Digabungnya sejumlah lembaga riset dan penelitian menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundang penolakan dari berbagai pihak. Penolakan juga dilakukan oleh Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa. Bahkan aliansi tersebut membuat petisi di https://www.change.org/PetisiBRIN.

Hingga Jumat (14/1/2022) pukul 13.20 WIB, petisi yang diiniasi Narasi Institute tersebut telah mencapai 10.313 tanda tangan. Jumlah yang menandatangani telah mencapai target dari 10 ribu penandatangan. Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar merevisi penggabungan lembaga riset dan penelitian ke dalam BRIN.

Turut menandatangani petisi tersebut di antaranya yakni, Prof Azyumardi Azra, Prof Didin S Damanhuri, Prof Agus Pakpahan, Prof Amien Soebandrio, Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof Sofian Effendi (Ex Rektor UGM dan Ketua Komisi ASN), Prof Mayling Oey-Gardiner (Guru Besar UI),  Prof.em Franz Magnis Suseno, Dr Abdul Malik, Dr Fadhil Hasan.

Selain itu, Dr Connie Bakrie, Sidratun Naim, PhD, Andri BS Sudibyo, Bursah Zarnubi, Prof Widi Agoes Pratikto (ITS), Prof Hermanto Siregar (IPB), Dr Anthony Budiawan, Dr H Abustan (Uiniversitas Islam Jakarta),  Dr P Setia Lenggono, Prof Taufik Abdullah (ex Ketua LIPPI), Dr Busyro Muqaddas (ex Ketua KPK).

Dr Ahlis Djirimu (Universitas Tadulako), HE Astari Rasyid, Prof Agus Suman (Universitas Brawijaya), Dr Suparman Marzuki (Ex Ketua Komisi Yudisial), Dr. Ir. Muhammad Said Didu, IPU, ASEANEng, Prof Rochmat Wahab (ex Rektor UNY) dan 3000 serta tokoh lainnya.

Co Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat berharap petisi yang dilakukannya mendapatkan perhatian masyarakat sehingga membantu masa depan penelitian Indonesia dan menyelamatkan lembaga riset Indonesia. "Kami memberikan apresiasi upaya Bapak Presiden untuk memperbaiki Ekosistem Riset di Indonesia sebagai tindak lanjut dari UU Sisnas Iptek," ujar Achmad Nur Hidayat seperti dikutip dari petisi tersebut, Jumat (14/1/2022).

Peleburan lembaga riset dan penelitian merupakan tindak lanjut dari Perpres yang ditanda tangani Presiden yaitu Perpres No.78 Tahun 2021 terbentuklah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang kemudian BRIN meleburkan beberapa lembaga. Mulai dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), termasuk yang sedang hangat dibincangkan publik yaitu Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.

Namun, peleburan lembaga-lembaga riset tersebut ternyata menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat masa depan penelitian Indonesia. Urusan peleburan lembaga tersebut ternyata terbentur dengan aturan birokratisasi peneliti yang berujung pada tidak terekrutnya para peneliti terbaik di lembaga tersebut. Padahal mereka adalah peneliti teruji yang berpendidikan S3, S2 dan S1.

"Namun karena mereka bukan peneliti berstasus pegawai negeri sipil (PNS), melainkan pegawai/peneliti atas dasar kontrak jangka waktu tertentu, sebagaimana mereka yang selama ini mendukung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Kapal Riset Baruna Jaya maka mereka diputuskan hubungan kerjanya. Diantara mereka bahkan ada yang telah mendapatkan penghargaan oleh negara," jelasnya.

Fadhil Hasan juga Founder Narasi Institute menambahkan, peleburan lembaga seperti Eijkman tersebut akan diikuti oleh 38 lembaga lainnya yang mengakibatkan hilangnya peneliti yang diprediksi sekitar 1500-1600 peneliti non PNS. Padahal mereka sedang diharapkan akan mendapatkan penghargaan riset dunia dari lembaga risetnya," ungkap Hidayat.

"Kami Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa merasa prihatin terhadap langkah peleburan lembaga tersebut. Oleh karena itu kami meminta Bapak Presiden untuk mengembalikan lembaga yang dileburkan tersebut ke asal kelembagaannya dan menjadikan BRIN hanya sebagai koordinator riset di Indonesia. BRIN tidak perlu meleburkan berbagai lembaga riset yang ada," paparnya.

Fadhil mengaku pihaknya sepakat dengan gagasan Presiden Jokowi untuk membenahi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga penelitian demi mendukung pembangunan nasional untuk mencapai visi Indonesia Emas. Oleh karena itu sekiranya Presiden Jokowi berkenan, maka pihaknya dengan senang hati menyampaikan pemikiran dan ide-idenya mengenai berbagai permasalahan sangat mendasar yang dihadapi oleh lembagalembaga riset yang ada di Indonesia dan memerlukan reformasi yang hanya bisa terlaksana bila didukung oleh kehendak politik (political will) Bapak Presiden.

"Dengan berbagai pertimbangan segenap pihak yang berkompeten dan konsen (sebagaimana nama terlampir) kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengkoreksi Perpres No. 78 tahun 2021 dan membentuk sebuah tim independen yang fokus untuk memberi rekomendasi terbaik bagi Riset Indonesia," jelasnya.