Masyarakat Terus Mendesak Benny Laos Mundur dari Bupati Morotai
Foto : Bupati Morotai Benny Laos (ist)

Jakarta, HanTer - Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) mendesak Benny Laos agar mundur sebagai Bupati Morotai. Aspirasi tersebut kerap disuarakan ke DPRD Morotai karena Benny dianggap melakukan pelanggaran hukum dan menyalahgunakan wewenang.

Sekretaris Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu, Fandi H Latief mengatakan unjuk rasa berkali-kali dilakukan karena akumulasi kemarahan terhadap Bupati Benny Laos. Menurutnya, aksi unjuk rasa awalnya digelar oleh ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Morotai.

"Jadi memang gejolak pertama itu malah dibangun oleh ASN. Ada sekitar 600 lebih PNS yang melakukan aksi ke jalan, karena memang ini merupakan akumulasi," kata Fandi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Ia menjelaskan, akumulasi masyarakat Morotai terhadap Bupati Benny Laos karena sistem pemerintahan yang baru berjalan sekitar 1 tahun 7 bulan sudah banyak permasalahan yang terjadi, yakni dari internal birokraai ada 600 orang PNS kenaikan pangkatnya ditahan dengan alasan yang tidak rasional.

"Padahal, isyarat UU ASN itu bahwa setiap pegawai negeri sipil memiliki hak terkait reward. Tapi itu tidak diindahkan oleh Bupati Morotai," ujarnya.

Fandi mengatakan, Bupati Morotai juga mempekerjakan pegawai yang namanya kerja paruh waktu alias lembur. Menurutnya, disini tupoksi sudah tumpang tindih karena pegawai didorong (push) untuk turun ke desa-desa pada hari Jumat sampai hari Minggu guna melakukan pendataan.

"Itu kerja diparuh waktu tapi tidak dihitung lembur. Bagi PNS yang tidak melakukan pendataan secara maksimal dan total, maka dinas itu diberikan punishment atau sanksi," jelas dia.

Ia melanjutkan, ada sekitar 10 dinas SKPD yang diberikan punishment dengan alasan tidak masuk akal. Anehnya, tunjangan kinerja daerah (TKD) di luar gaji yang dipangkas tapi tanpa ada alasan sehingga tidak tahu dikemanakan uangnya.

Selain itu, Fandi mengatakan, Bupati Morotai melakukan mutasi besar-besaran dimana satu dinas pegawainya dimutasi semuanya. Ceritanya, istri Bupati Morotai memiliki investasi dari sisi ekonomi untuk bikin festival makan ikan di Kabupaten Morotai.

Nah, kata Fandi, festival makan ikan itu terjadi miskomunikasi antara protokoler kehumasan dengan tamu undangan Forkompimda. Karena terjadi miskomunikasi itu, efeknya adalah marahnya seorang istri Bupati terhadap pegawai yang berimplikasi pada mutasi besar-besaran yang memang di desa terpencil Kabupaten Morotai.

"Artinya, pada prinsipnya kalau memang melalui prosedur ya bisa kita menurut pegawai dipenuhi. Tapi ini tidak ada prosedur baku yang dijalankan," katanya lagi.

Di samping itu, Fandi mengatakan Bupati Benny Laos juga sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara oleh seorang anggota DPRD Morotai terkait dugaan pemalsuan APBD 2017-2018. Awalnya, Bupati Morotai dilaporkan ke Polres tapi tidak ada progres sehingga dilaporkan ke Polda Maluku Utara.

"Dilaporkan ke Polda Maluku Utara. Pertama itu ke Polres laporannya, cuma di Polres itu waktunya cukup lama semacam tidak ada progres dari Polres. Makanya ada inisiatif dari salah satu anggota DPRD melaporkan ke Polda," katanya.

Berdasarkan informasi, Bupati Morotai Benny Laos dilaporkan ke Polda Maluku Utara dengan laporan polisi Nomor: LP/33/VII/2018/Malut/SPKT tanggal 5 Juli 2018.