Menpora Amali Pastikan Panitia Segera Melunasi Kewajiban Bayar Honor dan Tagihan di PON dan Peparnas Papua 2021
Foto : Menpora Zainudin Amali saat melakukan Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI dengan agenda Realisasi APBN Tahun 2021 di ruang rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).

Jakarta, HanTer - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali memastikan jika pihaknya mendorong Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI untuk segera melunasi beberapa kewajiban yang belum dibayarkan di gelaran dua even olahraga tersebut.

Menurut Menpora Amali, meski sisa anggaran untuk kedua even itu belum dicairkan semua oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun dipastikan anggaran yang telah dicarikan sebelumnya masih ada sisannya dan memungkinkan digunakan untuk pembayaran sejumlah tunggakan saat kegiatan PON dan Peparnas berlangsung.

Hanya saja, kata Menpora Amali, PB PON dan PB Peparnas sangat berhati-hati dalam melakukan pembayaran. “Sebelum akhir tahun anggaran ini supaya kewajiban-kewajiban, seandainya masih ada kewajiban itu harus segera dibayarkan. Tetapi informasi sementara yang kami dapatkan sebenarnya di sana itu masih ada dana untuk membayar itu cuma karena kehati-hatian disana takut membayarkan, tahu-tahu salah membayar,” ujar Menpora Amali saat melakukan Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI dengan agenda Realisasi APBN Tahun 2021 di ruang rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).

Dijelaskan Menpora Amali, sudah ada beberapa kali kasus salah bayar, diantaranya salah bayar tanah ganti rugi. “Jadi itu akan jadi masalah buat mereka (PB PON-Peparnas). Karena setelah dibayarkan ada lagi yang datang katanya belum bayar,” katanya.

Hal tersebut juga dikhawatirkan terjadi kepada para photografer, tenaga kesehatan, pengemudi dan relawan. Namun Menpora Amali memastikan bahwa tunggakan atau tagihan yang belum dibayarkan itu akan segera dilunasi.

“Jadi kami hati-hati betul, jangan sampai salah bayar, masalahnya kan ada di mereka (PB PON-Peparnas). Dan bahkan komitmen Gubernur (Ketua PB PON-Peparnas) itu menalangi dulu atau sistem reimburse,” tukasnya.

Itulah sebabnya, Menpora meminta agar BPKP, perwakilan Kementerian Keuangan dan Inpektorat Kemenpora membantu PB PON – Peparnas untuk memverifikasi agar apa yang sudah dikeluarkan dengan dokumen-dokumen Kemenkeu bisa langsung mencatatkannya bahwa hal tersebut sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. “Jadi ini masih jalan, semoga. Prinsipnya bahwa ini kita selesaikan,” tegasnya.