Program Langit Biru Untuk Kepentingan Sinergi Ekonomi Konstitusi (BUMN-Koperasi)

***
Program Langit Biru Untuk Kepentingan Sinergi Ekonomi Konstitusi (BUMN-Koperasi)

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Program Langit Biru atau Revolusi Energi Hijau (Green Energy Revolution) yang merupakan tindak lanjut dari komitmen Paris 21 (Cop 21) harus dijalankan secara terencana, bertahap, terukur dan tepat. Paling tidak ada 2 (dua) aspek yang harus dicermati secara menyeluruh (komprehensif) dan kalkulasi yang matang ditengah berfluktuasinya (cenderung ke arah menurunnya) harga minyak mentah dunia, yaitu: 

1. Kepentingan Negara: "Apakah Program Langit Biru ini memang kebutuhan kita, sebab saat kondisi harga minyak mentah dunia sedang murah peluang ini menjadi momentum perbaikan kebijakan sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi (sumber fosil)".

2. Kepentingan BUMN dan Konsumen/Masyarakat: "Apakah ini hanya isu yang dimainkan oligarki korporasi minyak mentah dunia untuk kepentingan bisnis mereka di sektor energi alternatif sehingga korporasi lain yang menangguk untungnya dan bukan Badan Usaha Milik Negara dan para konsumen dan masyarakat?" 

Selanjutnya adalah,  apakah memang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis fosil ini yang menjadi sumber penyebab (bahasa hukumnya terdakwa) atau justru industri kendaraan bermotorlah yang membuat polusi dan  berdampak terhadap kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan hidup lainnya? Perlu juga dikaji secara mendalam sumber utama penyebab ketidakramahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh BBM secara langsung atas kesehatan para karyawan Pertamina yang bekerja dikilang minyak dan petugas SPBU yang menjual premium

Premium dan Imbal Balik (Trade Off)
Pada Hari Sabtu tanggal 21 Nopember,  Minggu (22/11) dan Senin (23/11/2020) Pertamina kembali melanjutkan sosialisasi dalam rangka program langit biru untuk pemakaian BBM yang ramah lingkungan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Program Langit Biru hadir untuk mengajak masyarakat merasakan langsung penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kualitas yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dengan udara yang bersih dan sehat secara berkelanjutan. Pada program tersebut Pertamina memberikan harga khusus pembelian Pertalite sama dengan harga Premium (Rp.6.450,- per liter) untuk konsumen kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, angkutan umum kota (angkot) serta taksi plat kuning. Program pendidikan (edukasi) dan promosi ini merupakan bentuk dukungan pada kebijakan Pemerintah berdasar Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Sebab, upaya mengurangi pencemaran udara, salah satunya harus dilakukan melalui pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor. Salah satunya dengan penggunaan BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan.

BBM yang lebih berkualitas memiliki kadar oktan (Research Octane Number/RON) tinggi, sehingga lebih ramah lingkungan karena rendah emisi. Selain itu, BBM yang lebih berkualitas akan berdampak positif terhadap performa kendaraan serta lebih irit konsumsi BBM karena pembakaran di ruang mesin lebih sempurna. Untuk itu, Pertamina telah dan terus mendorong penggunaan produk BBM berkualitas. BBM berkualitas menurut standar yang berlaku di dunia tentu saja adalah yang berada diatas RON 91, yaitu Pertamax RON 92 dan Pertamax Turbo RON 98. 

Lalu bagaimana halnya dengan BBM dengan RON 90 yang juga tidak ramah lingkungan perlu juga dipertanyakan publik kepada Pemerintah cq Kementerian ESDM apa alasannya tidak dihapuskan. Apakah ada imbal balik (trade off) atas program langit biru yang tidak total ini dengan kepentingan para pedagang (traders) yang memasok ke Pertamina untuk jenis BBM yang masih berada pada RON 90 atau 91?  Atau mungkn saja ada indikasi para korporasi yang selama ini selalu mempermasalahkan monopoli alamiah dan konstitusional BUMN Pertamina menjadi penyebab premium (BBM RON 88) hanya premium saja dihapuskan. Pemerintah harus berada dalam posisi yang wajar (fair) dan obyektif atas posisi BUMN, khususnya Pertamina terhadap kebijakan produksi dan penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan ini, jangan sampai terkesan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu, dan mengabaikan kepentingan BUMN yang telah siap melakukan revolusi energi untuk kemandirian energi bangsa, namun mengabaikan potensi ekonomi yang hilang atas kebijakan ini.

Trade off atau imbal balik dari "langit biru" ini pada BUMN kita juga harus diperhitungkan dan utamanya kelompok masyarakat miskin konsumen. Sebab para korporasi sektor minyak dan gas bumi (migas) ini rata-rata yang menolak monopoli BUMN-BUMN untuk pengelolaan sektor Sumber Daya Alam yang terkandung di dalam bumi dan air serta yang menguasai hajat hidup orang banyak Indonesia. Sebab BUMN adalah urat nadi pembangunan ekonomi nasional dan tidak mungkin mengharapkan para korporasi usaha yang dikelolanya merugi dan berkorban untuk kepentingan negara. Supaya tidak terkesan menyembunyikan data dan fakta serta tak terjebak pada peta persaingan bisnis antar pengusaha minyak (oil traders), maka pilihan kebijakan pergeseran konsumsi (shifting) tersebut langsung dari Premium RON 88 ke Pertamax 92 perlu diupayakan. Pergesaran ini,  selain untuk menjawab kebutuhan teknologi kendaraan, juga sangat menguntungkan posisi Pertamina; sehingga tidak berlanjut membudayakan konsumen membeli BBM yang masih berpotensi merusak kendaraannya, juga memenuhi standar RON yang diperkenankan.

Apresiasi tentu saja harus diberikan kepada BUMN Pertamina yang sangat taktis dan strategis melakukan upaya-upaya penyadaran melalui kebijakan harga dan non harga kepada konsumen ditengah posisi yuridis Undang-Undang dan peraturan yang dilematis (terutama UU BUMN khususnya Pasal 66 dan UU Perseroan Terbatas) serta situasi industri migas dalam  perekonomian yang sedang tidak stabil untuk mendukung kebijakan penghapusan premium oleh pemerintah. Walaupun begitu, secara resmi Pertamina tetap menyediakan Premium sesuai dengan penugasan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasar  Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (diperbarui melalui Perpres 43 Tahun 2018) Pertamina bahkan telah menuntaskan pembangunan SPBU BBM Satu Harga per September 2020 di 172 titik lokasi yang tersebar di pelosok wilayah Indonesia.

Makanya, 2 (dua) aspek yang menjadi pertanyaan kebijakan penghapusan BBM jenis premiun dengan RON 88 harus mampu dijawab dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui kebijakan yang proporsional dan berkeadilan. Last but not least, imbal balik (trade off) dari program langit biru yang dimandatkan kepada BUMN ini seharusnya juga mempertimbangkan serta memperhitungkan kebutuhan kelompok masyarakat miskin konsumen yang belum bisa beradaptasi dengan BBM jenis lain. Oleh sebab itu sinergi BUMN sangat diperlukan dalam upaya membangun kekuatan bersama menanggulangi kemiskinan melalui kerjasama dengan Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi, terutama dalam hal pembangunan Pertashop di pelosok negeri. Pembangunan pertashop melalui pengembangan Koperasi-UKM harus dipastikan menjadi imbal balik atas kebijakan penghapusan BBM tidak ramah lingkungan ini dengan mengembangkan kerjasama hilir energi migas ini. Jangan sampai sinergi pembangunan Pertashop diberbagai desa di pelosok wilayah Indonesia hanya menjadi lahan bagi para pengusaha tertentu saja.

Yang terpenting, adalah jangan sampai program langit biru ini mengabaikan kebutuhan rakyat yang marginal atas harga BBM yang layak dengan harga terjangkau serta menjaga tercapainya kepentingan tujuan nasional,  Indonesia First lah yang lebih utama.