Lemahnya Kemampuan Persuasi Politik

***
Lemahnya Kemampuan Persuasi Politik
S. Indro Tjahyono, Pengamat Politik

Oleh: S. Indro Tjahyono, Pengamat Politik

Dari perjalanan politik yang ditempuh presiden sejak tahun 2014 sampai saat ini tahun 2020, terlihat adanya penurunan komunikasi politik. Hal ini makin merosot tajam saat terjadi pandemi Covid 19. Keunggulan presiden dalam komunikasi tatap muka juga tidak bisa diwujudkan karena ketentuan protokol kesehatan. 

Menjauh dari Rakyat

Namun sejatinya presiden dan elit pendukungnya memang terkesan terus memposisikan diri untuk mengalienasi (menjauhkan) diri dari rakyat. Kemenangan Presiden Jokowi untuk kedua kali membuat penguasa percaya diri dan menghindar dari dukungan instan dan massal. Presiden kelihatannya sepakat terhadap gagasan hanya bersandar pada partai politik dan bukan  dukungan langsung masyarakat. 

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi sikap presiden ini. Terutama karena kebijakan negara telah tersandera oleh berbagai aturan birokratis , sehingga tidak mungkin untuk melakukan terobosan. Hanya dengan menghindari akses pengawasan publik dan memutus hubungan dengan masyarakat , maka berbagai diskresi (jalan pintas) bisa dilakukan.

Diskresi ini perlu dilakukan karena tuntutan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan mengatasi masalah mendesak tanpa didekte oleh aturan-aturan yang ribet. Dari tahun 2014, presiden memang ingin menyelesaikan program pemerintah (infrastruktur) dengan cepat. Semua ini memuncak dengan diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menghebohkan. Kereta cepat Jakarta - Bandung, pembangunan bendungan besar, atau pemindahan ibukota negara hanya bisa diatasi melalu Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan Keputusan Presiden. 

Hadiah dan Hukuman

Dengan adanya kecenderungan untuk membuat terobosan dan percepatan program, celakanya pekerjaan nonteknis lain diabaikan atau tidak dianggap penting. Angka popularitas dan kepercayaan terhadap presiden yang dihasilkan oleh lembaga survey, membuat presiden berpikir bahwa dukungan riel politik dari masyarakat (society) tidak diperlukan. Konsolidasi demokrasi dan berbagai program yang langsung berpihak pada rakyat dalam Nawacita (I) mulai tidak digubris. 

Sistem sosial dan politik hanya direduksi sebagai prokontra dalam memberikan dukungan politik. Karena itu presiden cenderung menjalankan konsep Skinner yakni memberikan hadiah (rewards) dan hukuman (punishment) dalam menyelesaikan masalah politik. Padahal kepentingan seseorang tidak hanya bersifat domestik , tetapi juga kepentingan besar (ambisi untuk berkuasa). 

Orang-orang yang diabaikan presiden itulah yang kini menjadi bulan-bulanan dari politik identitas. Mereka mengimpikan siapa saja yang bisa memberi harapan untuk dijadikan Ratu Adilnya. Sistem politik/kepartaian yang otoriter, sistem promosi yang kolusif, sistem lelang yang curang, serta monetisasi dan pultokrasi; setiap kali mendorong kembalinya gagasan melakukan revolusi. 

Kerja, Kerja, Kerja

Pemerintah yang tidak sempat lagi memikirkan pembangunan peradaban, pembangunan kultur politik dan demokrasi, serta pemupukan solidaritas sosial; harus menanggung resiko akibat dari amburadulnya penyaluran aspirasi dan partisipasi politik. Presiden sebenarnya sudah menyerahkan pekerjaan yang berurusan dengan nonteknis dan nonstruktural ini kepada para menteri. Tetapi karena kementerian dipacu untuk fokus terhadap program prioritas nasional, maka alhasil upaya pemupukan modal sosial alpa dilakukan. 

Inilah yang memudahkan terjadi ketegangan sosial akibat insiden dan provokasi politik. Di kalangan aparat keamanan dan pertahanan bisa jadi muncul pula keputusasaan, sehingga mereka diam-diam berempati terhadap suara oposisi. Sementara pihak yang selama sudah memposisikan diri sebagai kontra pemerintah semakin percayadiri dan merajalela. 

Di lain pihak ormas yang Islam pendukung pemerintah (NU dan Muhammadyah) tidak berhasil mengimbangi provokasi radikalisme yang didanai oleh kekuatan yang ingin menjatuhkan pemerintah dan ingin bermain untuk kontestasi politik 2024. Semua terhipnotis oleh akrobat dari politik identitas yang bersifat massal dan kolosal. Bahkan wakil presiden yang diharapkan mengkonsolidasi dukungan politik kelompok Islam pun tergagap-gagap. 

Parpol Semakin Moderat

Parpol pendukung pemerintah juga mulai memposisikan sebagai kelompok moderat demi kepentingan politik 2024. Entitas pendukung presiden yang disegani sejak 2014, yakni para relawan, hanya membela pemerintah sekenanya. Ini karena presiden merasa bisa mengendalikan situasi politik sendirian bersama parpol pendukung dan kekuatan bersenjata (Polisi dan Tentara). 

Tetapi apa lacur, kembalinya Habieb Riziek  Shihab (HRS) yang disambut secara massal membuat aparat kepolisian yang mengemukakan pendekatan hukum kewalahan. Dalam peristiwa ini penegakan protokol kesehatan hancur lebur. Apalagi HRS terus melakukan penggalangan massa untuk melindungi dirinya dari tuntutan hukum. 

Di antara kemampuan persuasi dan penggalangan politik (pembantu) presiden yang lemah dan militansi massa yang menjadi korban dari politik identitas, TNI kembali tergoda untuk  menjalankan peran yang tidak populer , yakni intervensi terhadap ranah politik. 

Kembali ke Rel Demokrasi

Ini mungkin merupakan keniscayaan seperti yang terjadi pada Arab Spring di Timur Tengah, ketika oposisi mengancam keutuhan negara dan mulai mengintegrasikan kelompok teroris, maka kekuatan militer resmi terpanggil untuk turun tangan. Tetapi apapun alasannya, ini semua merupakan bentuk kegagalan negara dalam membangun jalur demokrasi untuk rakyatnya. Apabila pemerintah tidak mampu mengorganisir kekuatan penekan (coercive power) terhadap ancaman kestabilan sosial mungkin akan terjadi perang saudara yang diawali dengan terbentuknya pamswakarsa bersenjata.

Kita berada dalam pilihan yang sulit karena pembangunan peradaban, revolusi mental, dan konsolidasi demokrasi semuanya mangkrak. Sistem politik yang dijalankan pemerintah semakin masinal. Jika hal ini terus terjadi mungkin hanya sejengkal kita akan sampai dalam situasi ketika Suharto dalam pesawat dari Soviet dan Yugoslavia menghadapi gejolak politik tahun 1977/1978 mengatakan: "Secara konstitusional silahkan melakukan apa saja...tetapi kalau tidak, siapa saja akan saya gebuk”.

Kita harus ikut mengarahkan demokrasi kembali pada rel yang benar. Rencana  membangun partai politik baru (Partai Ummat da  Partai Gelora) yang digagas oleh Amin Rais dan Fahri Hamzah harus didukung. Semua kekuatan politik yang berorientasi kekuasaan perlu partai politik untuk bertarung pada tahun 2024. Kecuali kita ingin menjadi kekuatan yang setiap kali menjajakan diri demi ambisi politik orang lain.