Tantangan Presiden Jokowi, Oposisi Tidak Akan Surut Sampai 2024

***
Tantangan Presiden Jokowi, Oposisi Tidak Akan Surut Sampai 2024
Indro S Tjahyono

S. Indro Tjahyono, pengamat sosial 

Kekuatan oposisi tidak akan surut. Hal itu  pertama, karena ada perbedaan ideologis dengan kelompok mainstream pendukung pemerintah yang tidak mungkin dikompromikan. Kedua, perbedaan kepentingan yang menimbulkan blocking yang komprominya, membutuhkan effort yang besar. 

ISLAM SEBAGAI IDENTITAS POLITIK

Perbedaan ideologis yang menonjol adalah antara nasionalisme (sekuler) dan Islam atau antara kelompok kiri dan kanan. Tetapi pada kenyataannya yang disebut Islam bukanlah satu kekuatan yang solid. Mayoritas mereka belum tentu menggunakan Islam sebagai ideologi, tetapi sekedar menggunakan Islam sebagai identitas dalam pertarungan politik.

Agama Islam sebagai identitas sosial dan politik sudah semakin kuat dan kental. Hal ini semula dipelopori oleh kelompok radikal dan semiradikal yang berhasil membangun jejaring dakwah di tengah masyarakat yang krisis spiritual dan kejiwaan. Investasi sosial mereka mendapat insentif dari program pemerintah di bidang dakwah dan komunikasi, sehingga membuat mereka membesar. 

Pemilih kalangan muslim menjadi penentu pada setiap pilpres, menurut Indo Barometer. Kekalahan pasangan  Prabowo-Sandi pada Maret 2019 diakibatkan oleh menguatnya dukungan pemilih muslim untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 50,9 persen. Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo hanya 41,6 persen ,padahal pada tahun 2014 dukungan pemilih muslim untuk no urut 02 mencapai 51,4 persen.

OPOSISI PASKA MRS

Jika setelah penangkapan M Riziek Shihab (MRS),kekuatan Islam sebagai identitas dianggap melemah, maka dapat dipastikan kekuatan oposisi yang selama ini bertumpu pada identitas juga melemah. Apalagi sebenarnya di balik glorifikasi kekuatan Islam yang dianggap garang itu rupanya ada banyak faksi, mulai dari yang murni politik sampai yang murni agama. Di sinilah ada peluang terjadinya fragmentasi kekuatan oposisi yang sebelumnya sepakat menggunakan gerakan Islam radikal dan semiradikal sebagai triger  factor dan bargaining position. 

Militansi kekuatan politik berbasis identitas Islam ternyata juga tidak semilitan dan sebesar yang digambarkan. Paska  operasi polisi terhadap MRS semakin menunjukkan bahwa basis massa mereka telah dirusak oleh kepentingan partial dan politik uang. Mungkin sampai tahun 2024 mereka telah ditinggalkan, sehingga hanya kelompok moderat yang akan terus melakukan gerilya dakwah dan aksi informasi melalui media sosial. 

Pertanyaannya apakah dengan demikian kekuatan opososi akan berdiam diri? Tentu tidak, karena kelahiran mereka disebabkan karena faktor fundamental bahwa mekanisme  demokrasi telah mandeg. Pilihan satu-satunya yang memungkinkan adanya perputaran kekuasaan adalah menciptakan krisis pokitik dan munculnya internal struggle atau elit struggle. 

KEMBALINYA MASSA MAHASISWA DAN BURUH

Sedangkan basis massa tidak lagi ditopang oleh massa Islam , tetapi mencoba membangkitkan massa buruh, massa terpelajar (pelajar dan mahasiswa), serta kaum muda yang putus asa karena tidak tersedia lapangan kerja. Kedua, adalah menguatkan kembali pengelolaan isu lewat gerakan dan media sosial. Inilah pilihan rasional, karena jika tetap menggunakan massa muslim, dikhawatirkan akan bias Arab Spring serta ide mendirikan negara Islam dan khilafah. 

Mungkin ini juga akan menjadi momentum bagi massa besar yang dikecewakan oleh adanya kebijakan pemerintah yang tidak lagi sejalan dengan Nawacita dan performance presiden. Para relawan pendukung Jokowi sejak tahun 2014 belum diberi peran dalam berbagai program pemerintah, walau sebagian kecil sudah ditugaskan menempati jabatan komisaris BUMN. Kekecewaan relawan  tidak mungkin diobati tatkala lawan politik diberi rewards menduduki jabatan di pemerintahan, sementara banyak relawan telah menjual motor atau mobil kesayangannya demi terpilihnya presiden "alternatif".

Melihat kenyataan di atas kebangkitan oposisi jelas merupakan keniscayaan (politic necessity) hanya berapa kadar dan ekselerasinya mungkin masih bisa diperdebatkan. Faktor obyektif terjadinya krisis ekonomi juga sudah melambai-lambai. Semua ini menuntut kepemimpinan dan solusi cerdas dari presiden, bukan lagi kepiawaian dalam menerapkan conflict management.