Ektsremis Dahulu dan Sekarang
Foto :

By: Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Politik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78

 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbau Penjajahan Belanda, kenapa ?. Ketika Kerajaan Belanda yang diwakili Governor nya di daerah jajahannya di Indonesia  memberikan julukan Ekstrimis kepada para pejuang –pejuang kemerdekaan.

 

Untuk para ekstrimis tersebut selalu diawasi pergerakanya, dan Belanda cerdik menggunakan pribumi penghianat  yang diberi jabatan dan atau pedagang cina yang diberi keistimewaan, untuk melaporkan semua kegiatan para ektrimis tersebut, disamping istilah ektrimis juga ada istilah inlander untuk pribumi, mereka dianggap para budak karena bodoh tidak berpendidikan. Anggapan  tersebut berlangsung selama 3 abad Belanda menjajah, yang menyebabkan mental inlander sebagai pesuruh dan tidak punya keberanian untuk menyatakan kebenaran/kejujuran serta gampang disuap masih menjangkiti bangsa ini sampai sekarang menurut tokoh nasional Rizal Ramli.

 

Pertanyaannya apa kalangan istana tidak mengenal sejarah tentang kehidupan bangsa yang terjajah dimana pribumi menjadi kelas dua dengan ungkapan inlander, dan bagi yang kritis berjuang dianggap ekstrimis oleh Penjajah. Atau sebaliknya. Istana paham sejarah tersebut lalu menggunakan peristilahan ektrimis serta mengeluarkan kebijakan yang mirip/sama. Jika memang demikian benar yang dikatakan oleh presiden pertama Ir. Soekarno bahwa yang paling sulit bagi rakyat adalah dijajah bangsa sendiri. Dikalangan masyarakat berpandangan bahwa sekarang rakyat dicurigai sementara investor terutama dari RRC termasuk TKA nya diberi keistimewaan.

 

Karena para pejuang/ektrimis semakin mendapat tempat dikalangan inlander yang lemah, penjajah Belanda mengeluarkan jurus yang juga dikenal dalam sejarah dengan politik devide et impera. Adu domba antar sesama masyarakat untuk dicurigai sebagai ekstrimis menentang penjajahan, mereka disuruh saling mengintai dan melaporkan bagi para penghianat diberi hadiah ketika itu Belanda royal dalam memberi hadiah, bagi sementara rakyat terjajah hidup enak dengan hadiah tersebut sering mengorbankan saudaranya sendiri yang tidak disukai, dilaporkan sebagai ekstrimis. Pundi-pundi pun semakin bertambah.

 

Tidak cukup dengan hal tersebut karena ada saja perlawanan dari para ektrimis Penjajah Belanda, melihat ajaran Islam “amar mahruf nahi munkar” sebagai hal membahayakan bagi eksitensi mereka sebagai Pemerintah Pendudukan, karena para ektrimis dan ulama cukup kuat imannya untuk disuap berpihak kepada mereka.  Para Ekstrimis dibuang keluar daerahnya, termasuk Soekarno – Hatta pernah di buang ke Digul, itulah nasib para ektrimis. Para Ulama diperangi seperti Imam Bonjol, Teuku Umar dll.

 

Pemerintah Penjajahan Belanda masih kuatir, beberapa kerajaan Islam yang ada dimasa abad ke 18 dan diadu domba, yang terkenal dalam sejarah Indonesia, Christiaan Snouck Hurgronje seorang orientalis juga penulis berjudul L'Arabie et Les Indes Neerlandaises atau Reveu de I'Histoire des Religious  Snouck Hurgronje. Sebagai agen imperialis Belanda bukan Muslim, dalam penyamarannya yang sangat Islami, pernah ber haji, Snouck sengaja didatangkan oleh penjajah Belanda terutama untuk menundukan Kerajaan Islam di Aceh, melakukan pendekatannya kepada umat/ rakyat secara islami, sehingga terjadi pelemahan dan kecurigaan  sesama muslim.

 

Rejim pemerintahan Jokowi sepertinya ingin menerapkan kebijakannya mengikuti cara-cara pemerintahan penjajahan Belanda dengan menerapkan Perpers no. 7 RAN-PE, sesama rakyat saling mengintai dan melaporkan, sementara untuk laporan para pendukung akan di istimewakan, bisa saja pelaporan untuk mencari panggung. Dalam pengamatan penulis diera pertama pemerintahan Jokowi sudah terjadi polarisasi dan hukum bagaikan belah bambu, satu pihak diinjak satu lainnya diangkat. UU ITE  digunakan sebagai senjata melumpuhkan para kritisi melalui pelaporan oleh pendukung Jokowi, dip roses secara cepat, sementara pelaporan yang dilakukan oleh pihak bukan pendukung malah ditolak atau tidak diproses secara hukum, kondisi ini secara kasat mata terjadi.

 

Untuk era kedua  pemerintahan Jokowi, rupanya merasa tidak cukup aturan UU ITE dan lainnya, untuk digunakan melumpuhkan para kritisi, terutama untuk kalangan ASN sehingga takut untuk menyuarakan aspirasinya. Dengan istilah baru tapi sudah ada dijaman penjajahan yakni “ekstrimis” dan memang bernasib harus dicurigai sejak dahulu kala, tidak saja oleh Penjajah tapi juga oleh Pemerintah sendiri.

 

Masih dianggap kurang karena ketidak percayaan diri dari pemerintahan, terutama keropos terhadap dukungan masyarakat, walaupun elit kompetitor dimasa pilpres sudah dijadikan “bawahan presiden”, dan legislatif pun sudah nyatu dengan eksekutif. Sementara  rakyat merasakan ketidak adilan dan pilih kasih dalam segala bidang.

 

Masih perlu pula dihadapi dengan rencana pembentukan Pamswakarsa, yang pernah dibentuk diera Presiden Soeharto yang mau jatuh ketika menghadapi para demonstran.

 

Kadang ketakutan menghadapi bayangan sendiri, kekuasaan bisa berbuat semaunya. Akibatnya polarisasi rakyat semakin dalam tentunya demi NKRI sangat perlu dilakukan penyelamatan Negara melalui perubahan cepat, sebelum masuk kejurang perpecahan.

Walahualam

 

Bandung, 25 Januari 2021