Hukum Wakaf di tengah Kelaparan dan Keganasan Korupsi
Foto : Dr. Ismail Rumadan

Oleh: Dr. Ismail Rumadan

Tidak tanggung-tanggung  Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin menunjukkan wajah yang sangat serius disaat tampil di depan publik meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah, yang dilakukan di Istana Negara, pada hari Senin (25/1/2021).

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi dengan penuh keyakinan memaparkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk wakaf uang.

Bahkan potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka Rp 2.000 triliun. Sementara, potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.

Gerakan wakaf nasional yang dimotori oleh Presiden dan Wakil Presiden ini perlu diapresiasi, paling tidak hal ini menunjukan bahwa Presiden sadar betul salah satu sumber potensi pendapatan negara yang bisa digali dan dimaksimalkan melalui sumber-sumber pendanaan umat Islam seperti Zakat dan wakaf untuk pembangunan nasional di tengah negara yang sedang linglung akibat menumpuknya utang luar negeri.

Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah gerakan wakaf uang saat ini sudah tepat atau belum? sebab selain kontrofersi boleh tidaknya wakaf uang dalam perpektif fiqih Islam, seperti Mazhab Syafi’i secara tegas tidak membolehkan adanya wakaf uang. Disamping itu kebijakan tersebut disaat sebagian umat Islam merasa tidak diberlakukan secara adil oleh Pemerintah. Banyak tokoh-tokoh Islam ditahan tanpa ada alasan hukum yang jelas.

Selain itu, ada dua hal mendasar yang menjadi pertimbangan bagi umat muslim untuk memberikan wakaf, Pertama berkaitan dengan kondisi ekonomi pemberi wakaf, dan kedua, berkaitan dengan aspek kepercayaan pengelola wakaf tersebut.

Aspek pertama soal kondisi ekonomi, bahwa kita sangat paham dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini, kondisi ekonomi sangat terpuruk dialami oleh Pelaku Usaha. Laporan hasil survei Asian Development Bank (ADB) menyebutkan sekitar 50 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menutup usahanya akibat terdampak pademi Covid-19. Sementara 88 persen usaha mikro tidak lagi memiliki tabungan. Sementara itu angka kemiskinan di Indonesia menurut data statistik meningkat tajam. Penduduk miskin RI saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang.

Oleh karena itu sangat ironis jika dalam kondisi ekonomi demikian terpuruk masyarakat dihimbau untuk melakukan wakaf, tentu hal yang sangat tidak mungkin, sebab untuk bertahan hidup saja sudah susah apalagi mau melakukan wakaf.

Aspek yang kedua soal Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini, ditengah kondisi pandemi covid-19, masyarakat dipertontonkan oleh sebagian perilaku bejat oknum birokrasi yang tega melakukan perbuatan korupsi bantuan sosial masyarakat. Tindakan korup yang melibatkan banyak pihak sebagaimana laporan Majalah Tempo yang sampai hari ini belum diungkap secara tuntas oknum-oknum yang terlibat.  

Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan sebagian masyarakat yang hendak  melakukan wakaf sebagaimna anjuran Peresiden Jokowi. Masyarakat tentu ragu atas kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah dalam mengelola harta wakaf untuk pembangunan ekonomi nasional, jangan sampai harta wakaf inipun salah dimanfaatkan oleh perilaku birokrasi yang korup tersebut.

Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Jokowi untuk menggalang dana umat melalui gerakan wakaf nasional, sebab bagi pemahaman umat Islam jika saja diberikan pilihan apakah lebih utama kewajiban melakukan wakaf terlebih dahulu atau lebih utama memberantas para koruptor? Makan pilihannya adalah lebih utama memberantas para koruptor yang sedang mengganas terlebih dahulu untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat, daripada anjuran kepada umat Islam untuk melakukan wakaf.  Tindakan ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa “mencegah kemudaratan itu lebih utama ketimbang melakukan kemaslahatan”.

*) Sekjend MASIKA-ICMI/Dosen FH Unas