Dari Kudeta Presiden Sampai Kudeta Partai
Foto : S Indro Tjahyono

Oleh: S Indro Tjahyono

Gerakan Muldoko sebagai Kepala KSP (Kantor Staf Kepresidenan) dalam "mengkudeta" Ketua Umum Partai Demokrat (PD) semakin terkuak. Para politisi PD yang terlibat dan loyalis Agus Hari Mukti Yudhoyono satu persatu mulai buka suara. Gerakan Muldoko sebagai pembantu presiden Joko Widodo ini akan menciptakan isu baru bahwa pemerintah haus kekuasaan. 

Hal ini mengingat adanya isu yang bertiup sebelumnya bahwa PD berada di belakang aksi-aksi anti pemerintah. Namun sebenarnya alasan pemerintah melakukan operasi khusus seperti yang dilakukan oleh Ali Murtopo mengintervensi parpol (PPP dan PDI) tidak berdasar. Presiden Jokowi di parlemen sudah dijaga koalisi parpol pendukung dan di lapangan di kawal oleh TNI/POLRI.

Jokowi juga tidak butuh lagi pendukung strategis di level masyarakat seperti relawan. Dalam kaitan ini peran relawan akan digantikan Pamswakarsa. Beruntunglah para relawan yang sudah duduk di kursi komisaris, dan terimalah nasib mayoritas relawan yang dulu mungkin andilnya lebih besar daripada relawan yang kini bertugas di BUMN.

Pada periode kedua Jokowi memberi sinyal bahwa prestasinyalah yang membuat ia terpilih keduakali. Jadi untuk siapakah Muldoko berjuang menggulingkan rezim PD saat ini? Jelaslah Presiden Jokowi sebenarnya tidak membutuhkan  upaya recehan seperti itu.

Apa yang dilakukan Muldoko sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Peluang  warganegara yang punya citacita jadi presiden di Indonesia boleh dikatakan nol. Melakukan impeachment sangat sulit dan rumit. 

Mencalonkan diri baikbaik juga tidak mungkin karena terhadang oleh Presidential Threshold sebesar 20%. Sedangkan menciptakan kondisi darurat melalui gerakan ekstra konstitutional berhadapan dengan hukum represif dan TNI/Polri. Merayurayu parpol untuk diusung jadi capres/cawapres, di samping  sulit juga mahar politiknya besar sekali.

Lepas dari banyaknya kecaman yang terlontar, apa yang ditempuh Muldoko patut diacungi jempol, karena merupakan jalan yang paling masuk akal dan konstitusional. Ini lebih feasible daripada rekanrekannya yang menempuh jalan ekstra atau inkonstitusional. Sayangnya ia lupa mengundurkan diri dari jabatan formalnya sebagai Kepala KSP. 

Muldoko melakukan langkah politik yang wajar mengikuti AD/ART parpol yakni menyelenggarakan KLB (Konges Luar Biasa) dalam mengganti kepemimpinan parpol untuk selanjutnya mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024. Apalagi mengingat Muldoko didukung oleh jaringan pengusaha batubara dan kayu (pulp & paper). Bisa jadi jika perebutan kekuasaan PD gagal, Muldoko bisa memimpin sempalan PD yakni Partai Demokrat Baru dengan membawa para anggota yang sudah muak dengan dinasti politik di kepartaian. 

Kita tinggal menunggu apakah fenomena pada PD ini akan sama dengan Golkar, bahwa persaingan internal akan melahirkan parpol baru. Memang inilah saatnya parpol baru didirikan jelang 2024 ,karena rakyat menginginkan harapan kehidupan poleksosbud yang baru. Di lain pihak parpol lama dituntut untuk melakukan rejuvenasi jika ingin menang pada 2024.

*) Pengamat Sosial dan Politik.