Mat Solar dan Digitalisasi Pertamina
Foto :

Oleh : Salamuddin Daeng

Kelangkaan solar yang terjadi belakangan ini telah menjadi berita heboh karena puluhan ribu mungkin lebih kendaraan angkutan darat dan laut di pulau Sumatera Sulawesi dan juga di beberapa tempat di Jawa mengalami kesulitan atau tidak bisa mendapatkan solar. Mereka sudah mengibarkan bendera putih. "Menyerah pak Jokowi" kira kira begitu gambarannya.

Solar selalu jadi masalah mulai dari masalah subsidi, pencurian solar, solar gelap yang banyak beredar, bahkan banyak solar yang dijual onlen. Solar adalah bahan bakar yang banyak memberi kenikmatan hidup pada sekelompok tertentu orang dikarenakan pengelolaannya yang kurang baik dan kurang transparan.

Solar ini salah dan aneh dari sisi nama. Solar itu bisa menipu bule bule yang menganggap solar adalah energi terbaharukan. Karena solar itu kan energi matahari. Indonesia lalu dianggap hebat karena penggunaan solarnya banyak. Padahal ini karena yang menjual BBm jenis ini pertama kali adalah Mat Solar.

Mulai dari pencurian solar yang dilakukan dengan kapal besar mencuri dari pipa pertamina di laut dalam jumlah besar. Kasus ini telah diungkap oleh Polri, dan sudah menetapkan banyak tersangka, tinggal pemilik kapal besar yang dipake mencuri solar konon masih dalam pengejaran.

Ini masalah solar gelap adalah urusan besar bagi pemerintahan Jokowi. Mengapa ? Karena  pemerintah sedang menggenjot isu perubahan iklim, mengurangi polusi dengan meningkatkan bauran energi terbaharukan. Maka dengan beredarnya banyak solar gelap hasil curian maka jangankan mengurangi polusi, menghitung penggunaan solar saja pemerintah tidak akan bisa. Lah wong pasar solar gelap menguasai negeri.

Lalu masalah subsidi solar, ini juga akan jadi masalah bagi pemerintahan Jokowi mengigat solar satu kelompok dengan urusan tambang batubara yang mengangkut batubara dengan bahan bakar solar, pengusaha sawit yang mengangkut sawit dengan bahan bakar solar, dan pengangkut hasil hutan kayu baik legal maupun  ilegal dengan bahan bakar solar. Tambang lainya juga menggunakan bahan bakar solar. Jadi solar bukan sekedar sebagai bahan bakar yang kurang ramah lingkungan tapi juga digunakan sebagian besar bagi urusan tidak ramah lingkungan lainnya. Karena solar yang disubsidi adalah solar yang kualitasnya paling buruk dan ditenggarai seringkali menjadi bancakan kelompok yang berurusan dengan hutan, tambang dan perkebunan.

Masalahnya banyak lagi. Apakah penjualan  solar selama ini di Pertamina sudah dilakukan secara  transparan kemana saja solar itu di jual? Siapa pembelinya _by name by address_ diumumkan oleh Pertamina, dikarenakan ini barang subsidi, bentuk subsidinya diskriminatif atau cara subsidi yang membedakan orang atas pendapatannya. Jadi seharusnya subsidi yang tidak berlaku untuk semua warganegara ini harusnya diumumkan nama penerima dan alamatnya sesuai KTP. Apalagi ini era onlen harusnya Pertamina sudah bisa memanfaatka  n digitalisasi SPBU menyongsong era transparasi dalam rangka membersihkan solar gelap.

*Itulah mengapa digitalisasi Pertamina harus berhasil, jangan sampai gagal berkali kali. Digitalisasi pertamina terutama digitalisasi SPBU sudah dibiayai dengan anggaran yang besar. Tugas pertama digitalisasi adalah mengatasi pencurian solar, mengatasi solar gelap, mengatasi kelangkaan solar bagi yang memerlukan solar.  Mengapa digitalisasi bisa gagal? Siapa tanggung jawab?