KAMI Lintas Provinsi Tolak Permendikbudristek No 30 Tahun 2021
Foto : KAMI tolak Permendikbudristek No 30 Tahun2021

Bismillahirrahmanirrahiem

Bahwa Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat karena konten peraturan yang berasas kebebasan dan transnasional.

Bahwa bukan ketentuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, akan tetapi Permendikbudristek ini telah mengabaikan bahkan cenderung membuang akar pendidikan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Bahwa Peraturan Menteri ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No 20 tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Bahwa asas "sexual consent" dari Peraturan Menteri ini dinilai berfondasi pada filsafat barat yang liberalistik dan sekularistik. Konsensus menjadi utama sehingga berkonsekuensi pada penghalalan seks bebas (zina) dan LGBT.

Bahwa penghalalan seks bebas di kampus akan merusak fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dalam membentuk insan berkarakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Permen berkemasan mencegah kekerasan seksual, tetapi praktiknya dapat menciptakan marak dan legalnya pergaulan seks bebas.

Bahwa ulama dan ormas keagamaan telah mengkritisi dan mendesak pencabutan Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tersebut karena dianggap membahayakan dan merusak moral civitas akademika. Kampus merdeka yang merdeka untuk melakukan transaksi seksual.

Atas hal hal tersebut, maka Presidium KAMI Se-Jawa Plus dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, menolak Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan mendesak Menteri Nadiem Makarim untuk mencabut Permen tersebut demi meluruskan kembali arah pendidikan dan politik bangsa Indonesia.

Kedua, mengusut dalang pembuatan Peraturan Menteri tersebut yang dicurigai telah berupaya untuk melakukan upaya liberalisasi dan sekularisasi di lingkungan Perguruan Tinggi dengan mengatasnamakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Ketiga, mengingatkan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa Pendidikan Nasional itu harus berakar pada nikai-nilai agama, kultur nasional, di samping tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Jangan berbasis pada filosofi barat yang liberalistik dan sekularistik.

Keempat, cabut Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tersebut, dan "KAMI Lintas Provinsi" mendesak agar Menteri Nadiem Makarim segera mengundurkan diri atau mendesak Presiden untuk memberhentikan Nadiem Makarim dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kelima, jika Permen tersebut tetap dijalankan, maka "KAMI Lintas Provinsi ", akan terus berupaya secara hukum agar peraturan sesat tersebut dibatalkan termasuk kemungkinan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung.

Demikian Pernyataan Sikap Presidium KAMI Lintas Provinsi disampaikan, demi kebaikan dan meluruskan jalan agenda pendidikan yang dinilai menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. Moral bangsa yang tercemar.

Surakarta, 20 November 2021

KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) LINTAS PROVINSI