Peran Penting Masyarakat Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Foto : Johannes Bagus Pranowo

Oleh: Johannes Bagus Pranowo, S.H*)

Anak adalah generasi muda penerus bangsa, sehingga kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Termasuk juga kepentingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).  Dalam menjalankan proses peradilan pidana, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan khusus di setiap tingkatan, termasuk haknya di bidang kesehatan, pendidikan dan rehabilitasi sosial. 

Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dikemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan penghargaan terhadap partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam memberikan perlindungan khusus bagi ABH.  Salah satu bentuk perlindungan bagi ABH oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang bertujuan untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip keadilan restoratif (restorative justice). 

Setelah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, kiranya dapat menjadi solusi yang terbaik dalam penanganan ABH. UU SPPA mewajibkan Aparat Penegak Hukum untuk mengupayakan penanganan perkara anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 

Penanganan ABH harus disertai dengan tindakan yang optimal untuk mencari keadilan yang terbaik bagi anak. Tindakan pidana merupakan langkah paling akhir yang dapat diambil dalam keadaan terpaksa. Jika penahanan terhadap seorang anak terpaksa dilakukan dengan alasan yang kuat, maka hal itu hanya dilakukan dalam waktu yang singkat dan tidak boleh menghambat hak-hak anak, misalnya: hak pengasuhan, hak kesehatan, dan hak pendidikan. Adanya stigma terhadap ABH yang masih cukup tinggi dari masyarakat Indonesia membuat situasi ABH menjadi semakin kompleks. Banyak orang yang memberikan labeling atau cap buruk terhadap ABH sebagai anak nakal, anak pidana atau anak yang meresahkan lingkungan sekitar. 

Tidak hanya ABH sebagai pelaku, ABH sebagai korban juga seringkali dikucilkan dan tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar mereka. Dampaknya anak-anak ini akan merasa semakin terpuruk dan tidak berdaya. Alih-alih mendapatkan haknya sebagai seorang anak, ABH justru diabaikan dan dianggap sebagai malapetaka bagi banyak orang. Kondisi ini semakin tidak adil bagi ABH sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh pada masa depan mereka.

Di Indonesia, berbagai instrumen hukum dan kebijakan telah dirumuskan untuk melindungi ABH, namun implementasinya belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih banyak pihak-pihak yang mengabaikan hak-hak anak dalam penerapan kebijakan perlindungan terhadap ABH. Berbagai kasus ABH yang diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) masih ditemui hingga saat ini. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan, mengingat ABH yang seharusnya membutuhkan dukungan dalam menghadapi permasalahannya justru harus mendapat perlakuan yang tidak semestinya.  Kondisi tersebut juga menggambarkan masih banyaknya Aparat Penegak Hukum yang kurang memahami hak-hak ABH sebagaimana diatur dalam UU SPPA.  Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dan pengawasan dari seluruh stakeholder dan masyarakat luas agar pelaksanaan peradilan pidana anak dapat berjalan sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, masyarakat juga memiliki peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 93 UU SPPA, masyarakat memiliki peran serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara; 

a.Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang, 

b.Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak,

c.Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak, 
Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif,

d.Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan, 

f.Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Anak. 

Selain itu, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan yaitu reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan ke dalam masyarakat. Dalam hal penanganan perkara ABH, Pokmas Lipas berperan sebagai mitra Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan bagi ABH dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi demi menjamin terlindunginya hak-hak anak.

Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar Balai Pemasyarakatan dengan masyarakat dan Aparat Penegak Hukum terkait guna melindungi kepentingan terbaik bagi masa depan anak dan mewujudkan restorative justice sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

*) Penulis adalah, Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat