Kewenangan, Anggaran Dan Kinerja Lembaga Tinggi Negara
Foto :

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi (Summer School On Economic And Constitutional Law, Bayreuth Universitat, Germany, 2002)

Peran dan fungsi lembaga tinggi negara yang ada saat ini memang perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta hubungannya dengan alokasi anggaran dan keuangan negara. Proporsi alokasi anggaran dengan beban kerja dalam melaksanakan kewenangannya juga harus memperhatikan kepantasan dan kelayakan dengan merujuk pada komitmen berbangsa dan bernegara. Rujukan bersama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjalankan UUD 1945 dibentuklah susunan organisasi ketatanegaraan yang terdiri dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif tentu dengan alokasi anggarannya. 

Setelah amandemen konstitusi keempat pada Tahun 2002, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dasar hukum operasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk peran dan fungsi inilah kemudian Negara melalui pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan personalia beserta program dan kegiatan MK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Namun, berbagai putusan telah diambil oleh MK dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu, tidak sedikit pula keputusan tersebut tidak selaras dengan UUD 1945 dan mengandung ambiguitas. Salah satu yang mutakhir adalah soal Putusan MK terkait gugatan publik melalui kaji ulang hukum konstitusi (Judicial Review/JR) atas UU Ciptaker yang tidak menyatakan secara keseluruhan UU tersebut INKONSTITUSIONAL secara mutlak. Sebelum ini adalah penolakan MK atas JR yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) atas kebijakan restrukturisasi BUMN Pertamina yang menjadikan anak-anak usahanya menjadi sub holding. Putusan yang ditetapkan oleh MK atas kebijakan restrukturisasi BUMN tersebut berakhir dan mengikat, walaupun publik atau para ahli ekonomi dan hukum lainnya memiliki interpretasi yang lain, khususnya mengenai keabsahan penjualan unit atau anak-anak usaha BUMN.

Terkait UU Ciptaker, anehnya Mahkamah Konstitusi (MK) malah memberikan ruang waktu dengan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Apabila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. MK menyatakan, bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini demikian dinyatakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pada Hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021. Apabila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan. Benarkah putusan MK ini sebagai sandaran akhir kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dengan konstitusi (the last constitutioning resort) dalam perspektif hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat serta tidak multitafsir? Jelas sekali putusan ini juga mendua atau ambigu, tidak tegas dan kuat menyatakan inkonstitusional dengan adanya ruang waktu perbaikan yang disediakan.

Memang benar Putusan MK menyatakan, bahwa bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Dan, Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan. Telah dinyatakan bertentangan terhadap UUD 1945, mengapa para hakim MK memerintahkan untuk memperbaiki materinya, apakah bertentangan tidak sama dengan inkonstitusional walaupun tidak keseluruhan batang tubuh UU dimaksud? Absurditas Putusan MK ini justru akan membuat tingkat kepercayaan publik pada lembaga ini akan semakin menurun disebabkan pengambilan keputusan yang tidak tegas, kuat dan solid.

Pertanyaan sebelum pemerintah memperbaiki materi dari Omnibus Law atau UU Ciptaker itu, yaitu: apakah Putusan MK berlaku surut kebijakan pemerintah yang mengacu pada UU Ciptaker ini, lalu bagaimana dengan para pemangku kepentingan atau pejabat yang telah menjalankan UU Ciptaker itu, apakah dapat diproses hukum, atau bagaimana?  Konsekuensinya apabila terkait dengan persoalan ekonomi dan keuangan yang telah dikeluarkan, melanggar hukumkah?

Beban Kerja Dan Anggaran
Sebenarnya telah lama sebagian pihak bertanya, apakah Mahkamah Konstitusi (MK) kerjanya cuma menunggu uji hukum terhadap konstitusi (Judicial Review/JR) dari publik dan kemudian memutuskan setiap tuntutan yang mereka proses?  Kalau begitu, tidaklah beda dengan dosen penguji skripsi saja. Bukankah seharusnya seluruh UU yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dikaji secara kolektif oleh para hakim MK, lalu membuat rekomendasi ke DPR untuk memperbaiki UU yang bertentangan atau tidak sejalan dengan perintah konstitusi. Bukan malah menunggu publik mengajukan Judicial Review (JR) terus, kalau cara kerjanya begitu tentu tidak beda dengan pengangguran yang digaji besar.

Selain itu, berdasarkan UU No 23 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Pada Pasal 10 itu, jelas pernyataan dan perintahnya terkait kewenangan MK, lalu pertanyaannya apakah pernah MK menguji UU tanpa adanya JR? Atau jika seandainya tidak ada publik yang mengajukan JR, lalu kerja MK apa? Sementara itu, kelompok masyarakat dan atau pemangku kepentingan (stakeholder) dibiarkan "berkonflik" atas kinerja kewenangan MK menguji Undang-Undang (UU) dengan tidak mengindahkan perintah yang terdapat pada Pasal 10 tersebut.

Maka itu, perlu kiranya publik mencoba melakukan pengujian pula atas kinerja lembaga ini, yaitu dengan cara tanpa melakukan JR lagi ke MK, nanti tentu akan terlihat perkembangan kinerja sebenarnya atau pekerjaan MK sehari-hari. Tidak berbeda halnya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yangmana
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengeluarkan anggaran setiap bulannya untuk membiayai para anggota lembaga tersebut, tapi tugas pokok dan fungsinya hanya bersidang sekali dalam setahun mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, melantik dan mengambil sumpah/janji Presiden dan Wapres RI terpilih sekali 5 (lima) tahun, apakah ini bukan pemborosan keuangan negara?

Begitu pula halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tugas pokok dan fungsinya juga tidak optimal, salah satu indikatornya adalah produk legislasinya banyak yang cacat konstitusi sehingga mengundang gugatan publik melalui JR ke MK. Tidak hanya itu, banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak selesai pada waktunya, bahkan sampai berakhir masa jabatan periode 5 tahunan tidak ada keputusan yang diambil, seperti revisi UU Minyak dan Gas Bumi, UU tentang Perkoperasian, UU BUMN. Tidak sedikit pula hasilnya penuh dengan kontroversi karena tingkat partisipasi publik yang rendah, tidak memenuhi kaidah penyusunan perundang-undangan. Justru saat UU yang ditetapkan tersebut dipermasalahkan publik, dengan ringannya para anggota DPR menyampaikan kepada publik untuk melakukan JR, seolah melepaskan tanggungjawab.

Sehubungan dengan Putusan MK yang menggantung itu, maka tentu publik bertanya tentang masih layakkah MK dipertahankan, tidakkah lebih baik mengembalikan peran dan fungsi MPR sebagai lembaga suprastruktur atau tertinggi negara dengan beberapa perbaikan relasi konstituen dan komposisi keanggotaan? Sebab, masih banyak persoalan mendasar ekonomi masyarakat yang mendesak atau prioritas, yaitu penanggulangan kemiskinan, pengangguran yang tidak menurun signifikan serta membutuhkan dana besar untuk melepaskan ketergantungan Indonesia membangun melalui pembiayaan utang luar negeri.

Oleh karena itu, jika alokasi anggaran untuk kedua lembaga ini (MK dan MPR) dirasionalisasikan dengan beban kerjanya yang tidak terlalu padat dan rutin, maka alokasi anggaran MK yang berkisar antara Rp100-500 Miliar per tahun, MPR alokasinya Rp1-2 Triliun per tahun, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rp5 Triliun per tahun dapat dihemat. Rasionalisasi alokasi anggaran lembaga-lembaga ini penting, mengingat beban tugas pokok dan fungsinya yang tidak rutin atau dari hari ke hari, dengan rata-rata belanjanya Rp50-100 Miliar per orang/tahun beserta fasilitas dan tenaga pendukungnya. Kinerja lembaga tinggi negara ini sebagian besar juga terbukti tidak efektif dan efisien dalam melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang telah diberikan.

Sebaiknya personalia lembaga tinggi negara ini remunerasinya didasarkan hanya pada kegiatan-kegiatan legislasinya saja, dan bukan pembayaran gaji serta tunjangan bulanan. Hal ini penting, sebab selain APBN yang selalu defisit tiap tahun harus diatasi, alokasi anggaran terbesar juga masih terdapat pada pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2021. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp2.714 Triliun, yang terdiri dari Rp1.944,5 Triliun untuk belanja pemerintah pusat, serta Rp 769,6 Triliun untuk belanja pemerintah daerah. Maka, kebijakan rasionalisasi anggaran atas lembaga tinggi negara sangat mendesak dilakukan! Meskipun Presiden Joko Widodo harus memperhatikan kinerja pengelolaan keuangan negara yang juga tidak efektif dan efisien dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun keluhan (complaint) salah seorang pimpinan MPR yang disampaikan pada tanggal 30 Nopember 2021 atas pengurangan alokasi anggaran lembaganya tak perlu ditanggapi.