Karo Penmas Humas Polri Pastikan Larangan Penyiaran Arogansi Polisi untuk Kalangan Internal

yp
Karo Penmas Humas Polri Pastikan Larangan Penyiaran Arogansi Polisi untuk Kalangan Internal
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (instagram polisirepublikindonesia)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang media menyiarkan tindakan atau arogansi anggota kepolisian. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, memastikan surat telegram itu merupakan petunjuk dan arahan untuk internal jajaran Divisi Humas Polri.

Larangan itu tertuang dalam salah satu dari 11 poin dalam Surat telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021. Surat itu ditandatangani Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021.

"Itu di tujukan kepada Kabid Humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal," kata Rusdi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/4/2021). 

Surat Telegram itu ditujukan kepada Kapolda dan Kabid Humas. Kapolri meminta media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan sebagaimana termaktub dalam poin pertama. 

"Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," demikian telegram tersebut.

Kapolri juga meminta rekaman proses interogasi polisi dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan. Termasuk, tidak ditayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan polisi. 

Beberapa poin berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Misalnya seperti tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan atau kejahatan seksual, menyamarkan gambar wajah dan identitas korban serta keluarga kejahatan seksual, serta para pelaku.

Selain itu, tidak secara eksplisit dan secara rinci menayangkan adegan bunuh diri serta identitas pelaku. Termasuk juga tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

Kapolri meminta penangkapan pelaku kejahatan tidak mengikutsertakan media. Kegiatan itu, juga tidak boleh disiarkan secara langsung.

"Dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten," demikian telegram itu. Tujuannya, Pertimbangannya agar kinerja Polri di wilayah menjadi semakin baik. (*/yp)