Divonis 4,5 Tahun, Djoko Tjandra Ajukan Banding

yp
Divonis 4,5 Tahun, Djoko Tjandra Ajukan Banding
Ilustrasi sidang. (pixabay)

JAKARTA - Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra mengajukan banding atas vonis empat tahun dan enam bulan penjara yang dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Hukuman itu terkait perkara suap pengurusan fatwa MA dan penghapusan red notice atau Daftar Pencarian Orang (DPO). 

"Pak Djoko sudah mengajukan permohonan banding atas putusan PN Jakarta Pusat kemarin terkait dengan suap fatwa, maupun suap terkait dengan DPO. Itu sehari setelah putusan," ujar Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Menurutnya, saat ini kasus masih proses banding. "Kita mempersiapkan memori banding. Dan tentu saja menunggu juga salinan putusan dari kemarin," sambungnya. 

Mengenai alasan banding, ia mengatakan karena nota pembelaan Djoko Tjandra sama sekali tidak dipertimbangkan  argumentasi-argumentasi. 

"Terutama mengenai yurisdiksi, tindak pidana, itu ada lima," katanya. "Kami berpendapat itu sebenarnya terjadi ada di luar indonesia."

Sedang alasan terkait action plan, disebutnya kliennya sejak awal menolak action dan seharusnya persiapan perbuatan pidana dianggap tidak ada.

"Pemberian uang terkait fatwa itu, sebenarnya adalah permintaan Andi Irfan Jaya, untuk membuat action plan itu, Pak Djko harus DP dulu. Nah sementara kalau tidak ada action plan, kan tidak ada kegiatan berikutnya. tetapi, akhirnya action plan itu kan dibatalkan oleh Pak Djoko," katanya. 

Terkait uap penghapusan red notice, Soesilo mengagakan Djoko Tjandra tidak ada hubungan dengan Tommy Sumardi serta pejabat Polri seperti  Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.

"Pak Tommy juga tidak pernah bercerita soal itu. Jadi hubungannya antara Pak Djoko dan Pak Tommy Sumardi. Itu sebenarnya," ucapnya. (*/yp)