Gede: Kondisi Utang Gali Lubang Tutup Jurang

Alee
Gede: Kondisi Utang Gali Lubang Tutup Jurang

Jakarta, HanTer - Total utang pemerintah Indonesia sampai akhir 2020 mencapai Rp6 ribu triliun lebih. Jika utang pemerintah digabungkan dengan utang BUMN maka total utang mencapai Rp 12.269,63 triliun, dengan rasio utang mencapai 79,5 persen dari PDB. Para pengamat menyebut hal ini mengerikan bisa membuat keuangan negara kolaps.

“Kita sudah masuk ke dalam debt trap. Cirinya pembayaran bunga utang terus meningkat setiap tahun, dan untuk melunasinya harus buat utang baru. Jadi kita sudah dalam kondisi "gali lubang tutup jurang,” kata Akademisi Universitas Bung Karno (UBK) kepada Harian Terbit, Rabu (28/4/2021).

Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) mengemukakan, seharusnya, selain angka "total debt per GDP" yang menggambarkan agregat utang per PDB, pemerintah harus juga mempertimbangkan angka-angka rasio yang lain. Seperti contohnya "debt service ratio", yang menggambarkan kemampuan bayar utang setiap tahun.

“DSR lebih mewakili realitas dalam pasar utang. Bagaimana kita bisa membayar utang bila dibandingkan dengan produksi ekonomi atau GDP? Kenyataannya utang akan dibayar menggunakan pendapatan yang lebih riil seperti devisa ekspor ataupun pajak dan penerimaan negara yang lainnya,” paparnya.

Mengerikan

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Marwan Cik Asan menjelaskan bahwa dengan kondisi utang Rp 6 ribu triliunan dan 85,90 persen merupakan SBN, serta 14,10 persen berupa pinjaman, maka kondisi keuangan negara layak dikhawatirkan.

“Ini kondisi yang mengerikan. Karena rasio utang telah mencapai 39,46 persen. Jika utang pemerintah digabungkan dengan utang BUMN maka total utang mencapai Rp 12.269,63 triliun, dengan rasio utang mencapai 79,5 persen dari PDB. Ini bisa membuat keuangan negara kolaps,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/4).

Memang secara umum, kata Marwan, posisi utang pemerintah masih dapat dikatakan aman jika merujuk pada batas 60 persen yang ditetapkan UU. Namun jika digabungkan dengan utang BUMN, rasionya telah melampaui ketentuan UU.

“Ada sejumlah hal perlu menjadi perhatian. Antara lain, porsi beban bunga utang dalam APBN yang semakin besar. Selain itu, defisit keseimbangan primer juga terus meningkat," tuturnya dilansir rmol.id.

“Ini menunjukkan pemerintah sudah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar bunga utang, sehingga pembayarannya dilakukan melalui penarikan utang baru,” sambung sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.