#Pilkada

  • Junimart: Tinjau Ulang Pilkada Serentak 2024
    Rabu, 07 April 2021 - 22:05 WIB

    Junimart: Tinjau Ulang Pilkada Serentak 2024

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menjelaskan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 telah memutuskan beberapa poin rekomendasi, salah satunya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meninjau ulang waktu tahapan pemungutan suara Pilkada 2024.

  • Prof Maruarar Siahaan: Pemerintah yang Berwenang Putuskan Terkait Polemik Kewarganegaraan Bupati Terpilih Orient Riwu Kore  
    Selasa, 06 April 2021 - 17:15 WIB

    Prof Maruarar Siahaan: Pemerintah yang Berwenang Putuskan Terkait Polemik Kewarganegaraan Bupati Terpilih Orient Riwu Kore  

    Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Maruarar Siahaan mengatakan, sejak lama telah beberapa kali diaspora Indonesia yang berada di luar negeri secara besar-besaran pernah mengorganisasi diri untuk berhimpun dan menyatakan kehendaknya memperoleh perlindungan terhadap mereka yang memiliki keahlian yang tinggi

  • Meski Pilkada DKI Batal Digelar 2022, Anies Tetap Punya Panggung di 2024 
    Jumat, 19 Maret 2021 - 10:52 WIB

    Meski Pilkada DKI Batal Digelar 2022, Anies Tetap Punya Panggung di 2024 

    Isu seputar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kerap bergulir. Tak sedikit pihak yang mengaitkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang sedianya digelar 2022 namun diusulkan menjadi 2024 dengan peluang incumbent, Gubernur Anies Baswedan yang bakal menang dengan mudah.  Disebutkan, beberapa partai politik (Parpol) berpotensi mengusung Anies untuk berlaga pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

  • Sebaiknya Indonesia Hanya Ada Tiga Partai
    Rabu, 17 Maret 2021 - 12:26 WIB

    Sebaiknya Indonesia Hanya Ada Tiga Partai

    Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan hanya ada tiga partai di Indonesia, seperti  era Presiden kedua Soeharto yang hanya ada 3 partai yakni PPP, Golkar dan PDIP

  •  Jelang Pleno Sengketa Pilkada; MK Bisa Diskualifikasi Pemenang Curang
    Minggu, 14 Maret 2021 - 19:26 WIB

    Jelang Pleno Sengketa Pilkada; MK Bisa Diskualifikasi Pemenang Curang

    Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mendiskualifikasi calon kepala daerah terpilih apabila terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

  • Miris, Terdakwa Korupsi Dilantik Jadi Wakil Bupati, RR: Kejadian Langka
    Jumat, 26 Februari 2021 - 11:18 WIB

    Miris, Terdakwa Korupsi Dilantik Jadi Wakil Bupati, RR: Kejadian Langka

    Koordinator Center of Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, terdakwa korupsi dilantik jadi pejabat merupakan hal memalukan dan menyedihkan. Hal ini menunjukkan masalah korupsi masih dianggap sepele oleh elite di Indonesia. 

  • MK Harus Tolak Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Samosir
    Rabu, 24 Februari 2021 - 23:52 WIB

    MK Harus Tolak Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Samosir

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir menilai permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Samosir Tahun 2020 yang diajukan paslon nomor urut 3 Rapidin Simbolon-Juang Sinaga ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah melewati tenggat waktu.